Tim Kunjungan Kerja Komisi II ke Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Teguh Juwarno (F-PAN) mencemaskan konflik horizontal yang kerap terjadi di NTB. Hal itu terungkap saat Tim bertemu Gubernur NTB Zainul Majdi, Kamis (25/3).

Kecemasan Tim Kunker terkait konflik horizontal semakin meninggi mengingat di NTB dalam waktu dekat akan ada tujuh Pilkada Kabupaten/Kota.

“Rawan pada saat Pilkada yang sebentar lagi akan berlangsung di tujuh Kabupaten/Kota,” kata Gamari Sutrisno (F-PKS).

Ia menilai konflik horizontal dapat menghambat laju petumbuhan ekonomi di wilayah itu yang mempunyai potensi pariwisata cukup menjanjikan. “Dapat menghambat investor menanamkan investasi di NTB,” ujar Gamari.

Hal senada diungkap Nurul Arifin (F-PG) yang mencemaskan tawuran antar warga yang kerap terjadi di wilayah NTB. “Hal ini harus diwaspadai menjelang berlangsungnya Pilkada,” katanya.

Pemekaran Sumbawa

Terkait dengan rencana pemekaran wilayah di NTB, Djamal Aziz (F-Hanura) dalam pertemua itu menilai rencana pemekaran wilayah di Sumbawa menjadi provinsi dapat didukung bila untuk kepentingan masyarakat setempat.

“Kemungkinan akan lebih maju karena lebih luas,” kata Djamal.

Lebih jauh, menurut Djamal dengan adanya pemekaran wilayah maka pusat pemerintahan akan lebih dekat, dengan demikian akan semakin mempermudah masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya. “Undang-Undang tentang pemekaran masih terbuka meskipun ada moratorium dari pemerintah,” jelasnya.

Semantara itu Gubernur NTB Zainul Majdi dihadapan Tim Kunker menjelaskan bahwa pemerintah setempat terus melakukan mediasi dalam menangani konflik horizontal di NTB. “Sebenarnya tempatnya tidak banyak dan hanya melibatkan 20-30 orang saja tetapi memang diekspos media,” katanya.

Menurutnya, tawuran antar warga masyarakat tidak terlalu mempengaruhi proses perekonomian masyarakat. “Sesungguhnya konflik itu tidak terlalu berpengaruh pada proses pembangunan dan laju pertumbuhan ekonomi,” jelas Zainul Majdi. (bs)